Habib Rizieq Minta Kapolri Copot Kapolda Jabar, Metro Jaya dan Kalbar Karena Alasan ini

Radarislam.com ~ Habib Rizieq Shihab, Imam Besar FPI, mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan. Rizieq meminta Kapolri menindak tegas kapolda yang telah melakukan tindakan penyerangan kepada para ulama.

Tuntutan Rizieq disampaikan menggunakan pengeras suara diselingi takbir dan shalawat saat unjuk rasa di Mabes Polri, Senin, 16/1. Para peserta aksi pun mengikuti sholawat dan takbir yang dilantunkan dari atas mobil komando. Mereka meneriakkan sholawat tanpa henti. Karena aksi yang digelar, Jalan Sisingamangaraja dan Jalan Trunojoyo terpaksa harus ditutup.

Dalam aksinya, Rizieq juga menuntut pencopotan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan. Menurut Rizieq, Iriawan telah memprovokasi FPI ddan HMI dalam aksi demo Desember 2016 silam. Rizieq juga meminta supaya Kapolda Kalimantan Barat dicopot setelah insiden penolakan Wasekjen MUI di Sintang minggu lalu.

“Jenderal preman harus dibersihkan dari dalam tubuh polri,” jelas Rizieq seperti dikutip Radarislam.com dari laman Tribunnews.com.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian tidak menanggapi serius bentrokan FPI dan GMBI. Menurutnya, akan ada penindakan jika terdapat pelanggaran hukum.

Ribuan massa FPI berunjuk rasa di Mabes Polri, Jakarta, Senin (16/1). Irjen Anton Charliyan dinilai telah melakukan pembiaran dan mengakibatkan terjadinya penyerangan dan penganiayaan terhadap massa FPI oleh LSM GMBI. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Pekan lalu, FPI dan GMBI terlibat saling bentrok. Insiden itulah yang memicu FPI menyelenggaraakn demo menuntut Kapolda Jabar mundur. FPI menilai bahwa Kapolda Jabar sengaja membiarkan GMBI menyerang massa FPI di Bandung.

Di tempat lain, Anton menanggapi permintaan FPI dengan dingin. Dia sama sekali tidak peduli dengan tuntutan FPI. Menurutnya, tugasnya dalam mengamankan Habib Rizieq sesuai dengan prosedur.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto menegaskan bahwa Anton Charliyan telah mendapatkan persetujuan pimpinan Polri menjadi Ketua Dewan Pembina ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Anton menganggap bahwa ini tak menyalahi aturan. Rikwanto sendiri menegaskan wajar jika anggota Polri masuk ke organisasi tertentu dengan seizin pemimpin.

Menurut Rikwanto, tindakan anggota suatu perkumpulan tidak bisa dikaitkan dengan tindakan apapun yang dilakukan oleh anggota perkumpulan itu. Ketika terjadi bentrok FPI vs GMBI, maka Ketua Dewan Pembina GMBI tak bertanggung jawab atas tindakan tersebut.

Jika ada anggota ormas yang melanggar hukum maka dia akan diproses secara individu.

Seperti yang diketahui bahwa ormas GMBI mengawal pemeriksaan pimpinan FPI Rizieq Shihab sebagai saksi dalam kasus penodaan lambang negara di Mapolda Jawa Barat. Setelah Rizieq diperiksa, maka terjadilah keributan antara ormas yang pro dengan yang kontra.

Sementara itu, Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, aspirasi ketidakpuasan yang diekspresikan dalam bentuk demonstrasi dengan tuntutan pencopotan, itu sesuatu yang biasa dan dijamin konstitusi.

Namun, lanjut dia, ancaman dan ultimatum yang disebarluaskan kelompok FPI di ruang publik yang mengiringi desakan pencopotan, merupakan teror atas ketertiban sosial yang destruktif.

"Kapolri diharapkan bertindak proporsional dan profesional atas desakan FPI ini," ucap Hendardi seperti dikutip Radarislam.com dari laman Liputan6, Senin 16 Januari 2017.

Baca Juga:

"Jika aspirasi ini dituruti, maka tesis bahwa supremasi intoleransi telah menguasai ruang publik dan memengaruhi pergantian jabatan publik akan semakin terbukti. Tindakan itu akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola organisasi negara, seperti institusi Polri," tambah dia[Radar Islam/ BS]